Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyerahkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tentang keinginan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo.
“Tunggu saja lah, kan hak prerogatif Presiden Jokowi dan juga mendengarkan aspirasi teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Tunggu saja itu haknya Pak Prabowo,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024).
Terkait penolakan dari Partai Gelora jika PKS merapat ke koalisi, Budi Arie menyebut hal tersebut sebagai bentuk aspirasi yang juga harus diperhatikan. Apalagi, Gelora sejak awal mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. “Itu kan aspirasi juga, dan harus kita perhatikan dulu,” ujar Menkominfo tersebut.
Meskipun mengaku tidak khawatir jika PKS bergabung ke dalam koalisi, Budi Arie menekankan perlunya pertemuan Koalisi Indonesia Maju untuk mempertimbangkan bergabungnya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kita tidak ada kekhawatiran, (masa) khawatir sesama anak bangsa. Cuma kan ada pertemuan-pertemuan politik lainnya yang harus kita perhatikan,” ucap Budi Arie.
Sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, Gelora menilai kalangan PKS kerap menyerang pasangan Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq, menyebut bahwa apabila PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang sering menyerang Prabowo-Gibran. Menurutnya, sikap elit dan akar rumput sangatlah berbeda.
Jika PKS merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elit PKS dan massa pendukungnya,” kata Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Dia menjelaskan bahwa pendukung PKS selama masa kampanye sering melakukan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran dan Presiden Joko Widodo. Serangan tersebut sering dibungkus dengan narasi ideologis.
Salah satu contohnya adalah narasi Nabi Musa AS tidak berutang kepada Firaun untuk menggambarkan bahwa calon Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo yang mengusungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. PKS adalah partai pengusung Anies pada Pilpres 2024.
Mahfudz menambahkan bahwa pendukung PKS sering menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah menuduh pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak yang menyebutnya sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” kata Mahfudz yang dulunya merupakan salah satu elite PKS.
