Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Acara
DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik Ke-1 Nasional JDIH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memperoleh peringkat pertama nasional dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD.
Sri Rahayu: Perjuangan dan Kepentingan Rakyat di DPRD
Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menduduki jabatan selama tiga periode, menyatakan keyakinannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya,
DPRD Pangandaran Terima Raperda RPJPD 2025-2045: Pembangunan Jangka Panjang
Pada hari Kamis, 25 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima Rancangan Peraturan
Strategi Effisien DPRD dan Pengelolaan Utang Pemkab Pangandaran
DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten untuk melakukan efisiensi anggaran secara ekstrem dan menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan dengan baik. Ketua DPRD,
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah
Optimalisasi PAD dan Penuntasan Masalah Keuangan DPRD Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan
DPRD Pangandaran Tekankan Pentingnya Pelunasan Utang Dana Desa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada desa-desa. Pembayaran
Puasa Anggaran dan Efisiensi Ekstrem: Solusi Keuangan DPRD Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah berupaya keras untuk mengimplementasikan pengetatan fiskal guna menghadapi masalah keuangan daerah yang sedang dihadapi