Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut berisi persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan dalam rangka pertahanan dan keamanan, atas nama Kementerian Pertahanan RI. Proyek ini melibatkan kawasan hutan yang luasnya mencapai 13.540 hektar di Kabupaten Merauke.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Beberapa pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
PUSAKA mengkritik proyek PSN Merauke karena diduga melanggar hak hidup dan hak masyarakat adat, serta merusak lingkungan hidup. Mereka juga menyoroti bahwa proyek ini belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek ini, meminta pemerintah dan perusahaan terkait menghentikan penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah melalui Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, memastikan bahwa proyek PSN di Merauke berjalan dengan baik. Mereka menyatakan bahwa proyek seperti food estate dan cetak sawah adalah program penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga telah menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia. Dia menginstruksikan pembuatan plot pertanaman padi di sepanjang jalan sebagai langkah untuk mendukung pertumbuhan padi di Merauke.
Meskipun demikian, aktivis di Papua terus mendesak penghentian proyek PSN satu juta hektar sawah di Merauke atas dugaan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi.
