FISIP UI Mengadakan Seminar Untuk Menanggapi Penggunaan Spyware
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK—-Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”.
Seminar yang diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi FISIP UI ini melibatkan beberapa pembicara terkemuka yang ahli di bidangnya. Diharapkan, mereka dapat memberikan pandangan mendalam tentang topik yang sedang dibahas. Seminar ini dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan berjalan dengan lancar dan penuh wawasan.
Menurut Broto, penyelenggaraan seminar ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan Amnesty International mengenai penggunaan spyware. Laporan tersebut menyoroti pembelian dan penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia. Keberadaan seminar ini penting agar isu spyware dapat dipahami dari berbagai perspektif dan bidang yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Broto menyatakan, isu ini sangat penting untuk dibahas dan diatur secara lebih jelas dan tegas. Ketika negara mulai menerapkan sistem keamanan yang ketat, termasuk dalam mengawasi dan membatasi aktivitas masyarakat di ruang digital, seringkali hak sipil menjadi terancam.
“Salah satu contoh ketidakseimbangan antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil yang sering terjadi adalah kebebasan berekspresi di dunia digital,” kata Broto dalam pernyataannya.
Seringkali, lanjutnya, UU ITE disalahgunakan untuk menuntut individu yang mengkritik hal-hal yang dianggap salah atau tidak pantas. Peraturan yang seharusnya menjaga keamanan di dunia digital malah membawa jurnalis, aktivis, dan warga biasa ke dalam masalah hukum karena konten yang dianggap “meresahkan” atau “menghina” pihak tertentu.
Oleh karena itu, lanjutnya, agar menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan keputusan, serta menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak sipil, regulasi yang lebih kuat dan jelas diperlukan. Dengan regulasi yang kuat, kesadaran institusi, dan peran aktif masyarakat sipil, keseimbangan tersebut dapat tercapai.
Seminar ini dihadiri oleh Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI Brigjen Pol I Made Astawa, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri Herik Kurniawan, Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq, seorang peneliti di The Habibie Center, A J Simon Runturambi Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, serta Ali Abdullah Wibisono, seorang dosen Keamanan Internasional Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Masing-masing pakar membahas pentingnya isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari sudut pandang, pengalaman, dan bidang profesional yang mereka geluti.
Di sisi lain, Brigjen Pol I Made Astawa menjelaskan bahwa proses penyadapan dilakukan dengan izin yang ketat, mengikuti etika, dan peraturan yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi menyoroti bahwa regulasi terkait keamanan siber di Indonesia dapat disalahgunakan dan melanggar kebebasan sipil. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat penting dalam setiap kegiatan intelijen.
Sumber: https://rejabar.republika.co.id/berita/seeaqq512/merespon-penggunaan-spyware-fisip-ui-gelar-seminar
