Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) mengkritisi bahwa aturan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum disosialisasikan dengan baik. Banyak masyarakat yang belum memahami program ini dan menerima informasi yang kurang akurat.
FPAN menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami Tapera sebelum program ini diterapkan secara luas. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mencatat beberapa poin penting terkait Tapera. Salah satunya adalah peserta Tapera adalah mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih dari upah minimum.
Saleh mengkhawatirkan potensi ketidakadilan dalam kebijakan ini karena masih banyak orang dengan gaji di bawah upah minimum yang juga membutuhkan perumahan. FPAN mendesak pemerintah untuk menemukan solusi terkait masalah ini agar program Tapera dapat adil dan bermanfaat bagi semua.
Selain itu, Saleh menyoroti batas waktu tujuh tahun untuk mendaftar sebagai peserta Tapera dan mendorong pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif agar program ini tidak menimbulkan ketegangan sosial. FPAN juga mencatat bahwa ada kemungkinan bahwa banyak pekerja akan menolak program Tapera.
Saleh mendesak pemerintah untuk berdialog dengan mereka dan mencari solusi terbaik untuk penolakan tersebut. FPAN berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak agar program Tapera dapat berjalan lancar dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
