Prabowo Subianto soal Demokrasi: Kritik itu Harus, Namun Tetap Objektif

by -114 Views
Prabowo Subianto soal Demokrasi: Kritik itu Harus, Namun Tetap Objektif

Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa demokrasi akan lebih kuat di Indonesia karena perkembangan internet dan media sosial.

Beliau menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menekankan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan dan hak untuk memilih pemimpin mereka.

“Dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, maka sistem representatif dilaksanakan. Rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih wakil-wakil mereka di parlemen, dalam sistem presidensial, rakyat memiliki hak untuk memilih presiden, bupati, dan gubernur. Itulah yang berlaku dan merupakan kehendak rakyat kita,” jelas Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan tvOne yang bertajuk “Prabowo Subianto Bicara Untuk Indonesia” pada Rabu malam.

Ketika ditanya apakah pemerintahannya akan melarang kritik, Prabowo menegaskan bahwa kritik sangat penting, namun harus bersifat objektif.

“Kritik harus dilakukan dan diperbolehkan, karena kritik adalah bagian dari sistem check and balances. Kritik membantu memperbaiki, namun kritik haruslah bersifat konstruktif dan objektif,” jawab Prabowo.

Terkait kebebasan pers, Prabowo mengatakan bahwa kebebasan tersebut sangat penting meskipun beberapa media di Indonesia telah menjadi milik sekelompok orang.

“Media utama adalah bisnis dan memiliki pemilik. Pertanyaannya, apakah media utama yang dimiliki oleh segelintir orang tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan pemiliknya?” ujar Prabowo.

Prabowo berharap bahwa dengan perkembangan media sosial yang pesat, masyarakat dapat mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan tidak hanya dari beberapa pemilik media.

“Dengan adanya revolusi informasi, melalui internet, media sosial, dan lain-lain, informasi dapat disebarkan dengan cepat kepada rakyat. Menurut saya, demokrasi akan lebih kuat sekarang, karena tidak akan ada lagi 5-6 orang yang mengendalikan pendapat suatu bangsa,” tambahnya.

Source link