Kepala Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengklaim bahwa penerapan cukai pada minuman manis kemasan (MBDK) akan mengikis daya saing industri. Cukai dikatakan sebagai beban karena biaya yang meningkat akan diteruskan kepada konsumen.
“Mengurangi daya saing di tengah perjuangan industri menuju normalitas setelah pandemi Covid-19,” ujarnya pada hari Senin.
Pemerintah akan menerapkan cukai pada minuman manis kemasan pada tahun 2024 setelah sebelumnya ditunda. Pemerintah menargetkan pendapatan cukai dari MBDK sebesar Rp4,39 triliun tahun ini.
“Regulasi cukai MBDK sudah mencapai tahap akhir,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada 29 Januari 2024, seperti dilaporkan oleh Antara.
Dante mengatakan bahwa regulasi tersebut saat ini sedang disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait, salah satunya adalah Kementerian Keuangan untuk merumuskan besaran cukai yang dibebankan.
“Kami akan melaksanakannya sesegera mungkin karena tidak ada hambatan nyata. Ini akan diratifikasi tahun ini,” kata Dante.
Selama ini, GAPMMI belum diundang secara resmi oleh pemerintah mengenai rencana cukai MBDK, jelas Adhi. Namun, GAPMMI telah melakukan pembahasan dengan beberapa lembaga pemerintah mengenai kebijakan cukai.
“Kami belum diundang secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Namun, kami telah membahasnya dengan beberapa lembaga pemerintah karena ada kabar tentang rencana tersebut,” ujarnya.
Secara pokok, GAPMMI menganggap kebijakan ini sangat tidak tepat.
“Terutama jika tujuannya adalah untuk mengurangi penyakit tidak menular yang disebabkan oleh gula,” kata Adhi.
Terkait proyeksi penurunan omset di industri minuman manis, GAPMMI masih melakukan peninjauan mengenai besarnya. Namun, berdasarkan studi tahun 2012 tentang minuman berkarbonasi manis, elastisitasnya sekitar 1,7 persen. Artinya, setiap kenaikan satu persen dalam harga akan mengurangi penjualan sebesar 1,7 persen.
