Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Ichsan Anwary, menilai bahwa hak angket yang dimiliki DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil Pemilu 2024. Menurutnya, hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara dan tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024, terutama terkait pemilihan presiden yang sedang menjadi perbincangan hangat.
Ichsan menjelaskan bahwa pengajuan hak angket hanya boleh dilakukan oleh anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, dan putusan MK bersifat final dan tidak dapat dipengaruhi oleh hak angket DPR.
Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ichsan menyarankan agar pembahasan hak angket tidak perlu terburu-buru dilakukan karena hasil pemilu belum ditetapkan oleh KPU. Setelah hasil pemilu ditetapkan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke MK dengan bukti-bukti yang telah disiapkan.
Ichsan menekankan bahwa hak angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu adalah dua hal yang berbeda dengan kepentingan yang juga berbeda. Hak angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan putusan MK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan.
Calon presiden Ganjar Pranowo pertama kali mengemukakan wacana membawa dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ke hak angket. Ganjar menyebut bahwa hak angket adalah cara terbaik dalam kondisi pemilu seperti ini. Dukungan untuk menggulirkan hak angket di DPR juga didukung oleh tiga partai pengusung Capres Anies Baswedan, yaitu PKS, NasDem, dan PKB.
Itu adalah tulisan artikel yang saya tulis kembali dalam bahasa Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih.
