Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2024.
Dalam total suara sah pilpres sebanyak 164.227.475 suara, Prabowo-Gibran berhasil memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59%. Pengucapan sumpah/janji presiden akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024, mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Seiring dengan proses pengucapan sumpah/janji presiden, dinamika politik di Tanah Air terus berkembang, termasuk arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah nama disebut-sebut akan menempati posisi menteri maupun wakil menteri di berbagai kementerian.
Dalam sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), kementerian ini memiliki peran penting di tengah era transisi energi saat ini. Tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan di sektor ESDM pun semakin besar.
Pertahanan terhadap ekonomi Indonesia merupakan urgensi yang ditekankan oleh Prabowo dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah dalam bidang minyak bumi, energi baru, energi terbarukan, dan hilirisasi hasil tambang. Realisasi lifting minyak yang terus menurun, investasi eksplorasi yang perlu ditingkatkan, serta pengembangan EBT yang masih perlu diperluas adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam sektor ESDM.
Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, pemerintah harus meningkatkan daya tarik investasi, memperbaiki legalitas dan kontrak dalam sektor migas, serta fokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Transisi energi dari energi fosil ke EBT membutuhkan komitmen dan political will yang kuat, serta upaya maksimal untuk mencapai target net zero emisi pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dengan adanya upaya konkret dalam pengembangan EBT, diharapkan Indonesia dapat mempercepat transisi energi menuju keberlanjutan.
