PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah terus berusaha untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah masyarakat dengan target selesai pada tahun 2024.
“Ini kami mati-matian agar tahun depan dapat selesai, tapi mungkin masih ada 6 juta (sertifikat). Artinya tahun depan, semua lahan tanah di Indonesia akan memiliki sertifikat,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur di GOR Delta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu (27/12/2023).
Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah konflik dan sengketa tanah yang sering terjadi akibat ketiadaan sertifikat. Pada tahun 2015, hanya 46 juta lahan yang telah selesai dari total 126 juta lahan.
“Saya sering mendengar di desa-desa pada tahun-tahun 2015, 2016, tentang sertifikat, konflik lahan, namun masih ada 80 juta lahan yang belum bersertifikat, hanya 46 juta dari 126 juta yang seharusnya bersertifikat,” katanya.
Kepala Negara menegaskan bahwa sertifikat tanah adalah bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Melalui kepemilikan sertifikat hak tanah, akan mencegah terjadinya konflik dan sengketa lahan.
Presiden juga bersyukur dengan penyelesaian sertifikat tanah yang telah tercapai saat ini. Ia mengungkapkan bahwa banyak pemilik lahan yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanahnya. Bahkan kadang-kadang ada yang saling membunuh demi mendapatkan tanah. Oleh karena itu, sertifikat merupakan bukti hak kepemilikan tanah yang dimiliki.
Selain itu, dari total target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini telah terdaftar 110 juta bidang tanah, di mana 90,1 juta di antaranya telah bersertifikat. Dari proses pendaftaran tanah tersebut, terjadi peningkatan nilai ekonomi. Sejak dilaksanakan pada tahun 2017, peningkatan nilai ekonomi dari proses penyertifikatan tanah mencapai Rp6.066,7 triliun dan 96 persennya beredar di masyarakat melalui Hak Tanggungan. Sumber: Antara.
