JAKARTA — Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa elektabilitas partai politik Islam belum mengalami peningkatan dari hasil Pemilu 2019. Namun, suara partai Islam dapat meningkat karena masih ada 14,7 persen pemilih mengambang atau swing voters yang berpotensi direbut.
“Jika dibandingkan dengan perolehan pemilu 2019, tentu data ini belum menunjukkan adanya kenaikan karena masih ada 14,7 persen swing voters yang berpotensi diraih oleh partai politik Islam,” kata Direktur Citra Publik LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas kepada Republika, Selasa (19/12/2023).
Berdasarkan paparan hasil survei terbaru LSI Denny JA, elektabilitas partai politik Islam adalah sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 7,7 persen (peringkat keempat), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7,3 persen (peringkat kelima), Partai Amanat Nasional (PAN) 3,3 persen (peringkat kedelapan), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,9 persen (peringkat kesembilan). Sementara Partai Gelora 0,3 persen, Partai Ummat 0,1 persen, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 0 persen.
Diketahui bahwa pada Pemilu 2019, PKB berada di peringkat keempat, PKS di peringkat keenam, PAN di peringkat kedelapan, dan PPP di peringkat kesembilan. “Kita perlu melihat hasil survei berikutnya karena kerja mesin partai politik, para pengumpul suara, serta partisipasi pemilih di wilayah basis sangat menentukan hasil pemilihan legislatif,” kata Hanggoro.
Dari data survei tersebut, Hanggoro menjelaskan bahwa ada dua partai Islam yang potensial tidak dapat melewati parliamentary threshold (PT) yang memiliki nilai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Menurutnya, kedua partai tersebut adalah Partai Ummat dan Partai Gelora. Dengan memperhitungkan margin of error survei (2,9 persen), elektabilitas kedua partai tersebut tidak dapat mencapai 4 persen.
Namun, untuk PPP dan PAN, kedua partai tersebut diprediksi dapat melewati PT. Jika ditambahkan dengan margin of error sebesar 2,9 persen, maka elektabilitas mereka dapat melampaui angka 4 persen. Hanggoro juga menyebutkan bahwa elektabilitas partai Islam rendah disebabkan tidak adanya asosiasi langsung dengan calon presiden mereka. Mesin partai dan program yang ditawarkan ke publik harus lebih gencar lagi, selain juga belum optimalnya meraih suara dari masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Survei ini dilakukan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan 1.200 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuisioner. Waktu pengumpulan data dilakukan pada 20 November 2023 hingga 3 Desember 2023 dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Selain itu, survei LSI Denny JA juga menemukan bahwa elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pertama kalinya tersalip oleh Partai Gerindra sejak tahun 2014. Elektabilitas PDIP kini ada di bawah Partai Gerindra meskipun selisihnya tidak signifikan.
“Pada akhir November hingga awal Desember, data kami menunjukkan bahwa Gerindra telah mencapai 19,5 persen, disusul oleh PDIP 19,3 persen,” ucap Hanggoro.
Menurut Hanggoro, survei kali ini menunjukkan adanya tren kenaikan elektabilitas Partai Gerindra yang sudah melampaui PDIP sejak tahun 2014. Data ini menunjukkan fluktuasi elektabilitas sejak Januari hingga November 2023, hingga pada survei terbaru kali ini tercatat temuan baru tersebut.
Berdasarkan penelusuran hasil pemilihan legislatif (pileg) sejak 2014, perolehan elektabilitas Partai Gerindra kali ini sudah melampaui perolehan suara PDIP pada Pileg 2019 dengan angka 19,3 persen. Pada Pileg 2014, Partai Gerindra terpaut 7,14 persen dari PDIP dengan perolehan suara 11,81 persen berbanding 18,95 persen. Pada Pileg 2019, perolehan suara Partai Gerindra ada di angka 12,57 persen, sementara PDIP ada di angka 19,33 persen.
Hanggoro juga menjelaskan bahwa alasan dari penurunan elektabilitas PDIP adalah serangan-serangan PDIP ke Jokowi dan penolakan Piala Dunia U-20. Serangan dari PDIP kepada sosok Jokowi membuat pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi secara konsisten menurun dari PDIP.
Serangan seperti menyebutkan bahwa Jokowi merupakan Neo-Orba, isu penegakan hukum dengan nilai lima oleh Ganjar, isu dinasti, dan lain-lain justru malah membuat turunnya pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi. Alasan lainnya adalah kejadian yang sudah lama berlalu, yakni penolakan PDIP terhadap pelaksanaan Piala Dunia U-20.
Selain itu, sikap PDIP yang menjadikan seorang presiden sebagai petugas partai juga tidak sesuai dengan mayoritas kehendak masyarakat. Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan sikap tersebut, sehingga hal ini juga menjadi alasan penurunan elektabilitas PDIP.
Demikianlah hasil survei LSI Denny JA mengenai elektabilitas partai politik Islam dan penurunan elektabilitas PDIP.
