Pemerintah kota Jakarta menyambut baik pembangunan Pusat Data Nasional yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024. Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi pemerintah kota saat ini adalah kepercayaan terhadap data yang dihasilkan oleh berbagai sumber data.
“Jika PDN ini terwujud, saya yakin pembangunan akan lebih akurat dan kebijakan akan tepat sasaran dan tidak lagi terjadi data yang tumpang tindih. Selama ini, data dari provinsi sering berbeda dengan data dari pemerintah kota,” kata Alwis dalam acara talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia dengan tema Pemanfaatan PDN, Mengapa Penting, di Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Alwis menambahkan bahwa implementasi Pusat Data Nasional dapat menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Selain itu, PDN juga dapat menghasilkan konsolidasi data yang memungkinkan pemerintah pusat atau daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang terkonsolidasi. Selain itu, Alwis juga menyatakan bahwa keamanan data terjamin karena berlaku standar yang diterapkan oleh pemerintah.
Direktur Eksekutif Katadata Insight Center Adek Media Roza menambahkan bahwa keamanan data sangat penting dalam pengelolaan data. Adek mengatakan bahwa keamanan data ini harus dijaga sebaik mungkin, konsepnya hampir mirip dengan bisnis perbankan yang melibatkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi.
Pembangunan Pusat Data Nasional tidak hanya terkait dengan data tetapi juga emosi. Setiap lembaga harus menghilangkan ego sektoral sehingga saling percaya. Manfaat yang akan diperoleh dari pengelolaan pusat data ini sangat banyak. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data pajak dengan data retribusi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengintegrasikan data kesehatan dengan data pendidikan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Terakhir, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan data kependudukan dengan data kepegawaian untuk mempermudah proses penentuan lokasi penempatan pegawai.
Terkait pembangunan Pusat Data Nasional yang akan rampung pada tahun depan, APEKSI memberikan beberapa rekomendasi untuk pengembangan PDN. Rekomendasi pertama adalah Pemerintah mengembangkan standar data yang bisa digunakan oleh semua instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Rekomendasi kedua, pemerintah mengembangkan mekanisme keamanan data yang kuat untuk melindungi data yang tersimpan di PDN dari ancaman seperti serangan siber dan bencana alam. Rekomendasi ketiga, pemerintah mengembangkan mekanisme akses data yang aman dan mudah digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Rekomendasi terakhir, pemerintah memberikan anggaran yang cukup dan optimalisasi asistensi kepada pemerintah daerah.
Sumber: Antara
