REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperkuat gagasan bahwa Jakarta akan tetap menjadi Ibu Kota, meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini disuarakan oleh PKS saat meluncurkan program kampanye nasional dengan judul ‘Jakarta Tetap Ibu Kota Negara’ di Depok, Jawa Barat pada hari Minggu (26/11/2023).
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengaku bahwa sejak awal partainya menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan tersebut telah diungkapkan di Senayan atau DPR RI dari Fraksi PKS dan akan menjadi isu unggulan dalam Pemilu 2024.
“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),” kata Syaikhu dalam agenda kick off Kampanye Nasional PKS yang turut dihadiri oleh capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, dikutip dalam keterangannya, Ahad.
Syaikhu menjelaskan bahwa sikap penolakan tersebut didasari oleh pendengaran aspirasi dari berbagai pihak. Mulai dari kalangan tokoh masyarakat hingga akademisi dan aktivis.
“Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU (rancangan undang-undang) IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan bahwa PKS juga melihat adanya tiga alasan yang membuat Jakarta tetap Ibu Kota Negara. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, serta keberlanjutan.
Secara historis, DKI Jakarta adalah tempat di mana Presiden RI dan Wakil Presiden RI pertama, Ir. Soekarno-Mohammad Hatta, mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah lainnya terjadi.
“Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan. Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme,” jelasnya.
