Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyentuh isu politik uang saat ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dalam pidatonya, Burhanuddin mengangkat tema “Votes for Sale: Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi” yang membahas tentang politik uang di negara demokrasi saat pemilihan umum (pemilu).
“Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan menginvestigasi secara menyeluruh. Pertanyaannya, seberapa banyak praktik politik uang di Indonesia dan seberapa efektif?” ujar Burhanuddin.
Berdasarkan riset yang dilakukannya, sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 terlibat politik uang. Indonesia pun menjadi negara dengan tingkat politik uang tertinggi ketiga di dunia, di bawah Uganda dan Benin.
Burhanuddin juga menyebutkan bahwa strategi pembelian suara hanya mempengaruhi pilihan 10 persen pemilih, namun jumlah tersebut lebih dari cukup bagi banyak kandidat untuk mencetak kemenangan dalam pemilu.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Burhanuddin merupakan sebuah peringatan bagi semua pihak untuk membangun demokrasi yang lebih baik.
