Pergerakan diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi perhatian luas di masyarakat. Berbagai lawatan ke negara lain, pertemuan bilateral, hingga kontribusi dalam forum internasional selalu menghiasi pemberitaan. Banyaknya agenda luar negeri ini lantas menimbulkan diskusi, khususnya di media sosial.
Muncul kecenderungan publik mempertanyakan frekuensi perjalanan pemimpin negara. Kalimat seperti, “Sering sekali presiden ke luar negeri, apa hasilnya?” menjadi salah satu contoh yang kerap terdengar. Tentu saja, skeptisisme ini sangat lumrah mengingat diplomasi bukan sesuatu yang hasilnya instan atau kasat mata seperti pembangunan infrastruktur.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, sebenarnya setiap aktivitas internasional yang dilakukan pemerintah memegang peranan vital bagi posisi Indonesia. Dalam kurun waktu yang tergolong singkat sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah menjalankan agenda luar negeri yang cukup intens, menandakan adanya peningkatan ambisi Indonesia untuk turut berperan aktif di tataran global.
Fenomena ini pun menjadi topik diskusi di IR Youth Talks yang digagas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Salah satu moderator, Anggy Pasaribu, menggarisbawahi adanya celah komunikasi antara jejak diplomasi negara dan pemahaman masyarakat awam. Menurutnya, publik hanya melihat permukaan aktivitas—tanpa memahami konteks serta pentingnya langkah-langkah tersebut demi kepentingan nasional.
Saat ini, persaingan antar kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terbuka. Konflik di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina pun terus membayangi situasi global. Seluruh gejolak itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia: mulai dari harga energi, stabilitas ekonomi, hingga masa depan lapangan kerja.
Melihat realita tersebut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menekankan perlunya Indonesia tetap sigap membaca situasi dunia. Negara berkembang seperti Indonesia tidak punya banyak ruang kecuali merawat hubungan dengan berbagai pihak, dan terus mengikuti arus perubahan global untuk menjaga kepentingannya.
Menurutnya, politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif, namun kini semakin mengedepankan fleksibilitas dalam menjalin relasi internasional. Dalam teori hubungan internasional, strategi ini lazim disebut hedging, yakni menjaga keseimbangan dengan tidak berpihak mutlak pada satu blok negara saja.
Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia juga menilai bahwa strategi ‘hedging’ yang diadopsi Indonesia kini berevolusi menuju resilience-based hedging—tidak sekadar menjaga posisi di luar negeri, melainkan juga memperkuat ketahanan domestik agar Indonesia bisa tetap stabil meskipun dunia penuh ketidakpastian.
Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS jelas bukan sekadar berjalan-jalan di kancah internasional. Di baliknya, ada upaya untuk memperluas ruang gerak dan memastikan kepentingan strategis tetap terjaga di tengah kerasnya arus persaingan global. Sayangnya, pesan ini sering kali gagal sampai ke telinga publik. Masyarakat lebih familier dengan potret-potret pertemuan dan seremonial diplomasi, tanpa narasi yang menjelaskan alasan di balik semua langkah tersebut.
Anggy melihat tantangan utamanya terletak pada komunikasi yang kurang membumi. Strategi diplomatik terlalu sering hanya berputar di kalangan elite, dengan bahasa teknis yang sulit dicerna masyarakat umum. Akibatnya, ruang publik justru dikuasai oleh opini sederhana yang mudah tersebar, namun minim kedalaman.
Di era informasi saat ini, penyampaian narasi menjadi sangat penting. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penjelasan formal; penting juga menghadirkan narasi yang mampu membuat masyarakat paham mengapa diplomasi itu relevan untuk keseharian mereka—mulai dari keamanan, stabilitas ekonomi, sampai peluang investasi.
Demikian juga di ranah digital, penyampaian informasi tentang kebijakan luar negeri sebaiknya tidak hanya ramai secara kuantitas, tetapi juga kaya secara konten. Mereduksi diplomasi hanya pada penampilan defensif atau memainkan buzzer justru berisiko memicu polarisasi sosial tanpa edukasi yang cukup.
Pada akhirnya, diplomasi Indonesia kini menghadapi dua tantangan besar sekaligus: bukan hanya adu peran dengan negara lain, tetapi juga adu persepsi dan narasi di hadapan rakyat sendiri. Diplomasi yang sukses membutuhkan legitimasi dan pemahaman masyarakat agar semakin solid menghadapi dunia yang penuh gejolak.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
