Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan penolakannya terhadap desakan penetapan status bencana nasional terhadap banjir hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Haedar menyatakan bahwa desakan tersebut diduga sarat dengan politisasi dan motif politik yang dapat mengganggu penanganan korban bencana. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pada aksi kemanusiaan dan membantu masyarakat terdampak, tanpa terlibat dalam polemik politik. Kontroversi mulai muncul setelah pernyataan Sekretaris LBH Anak Panah PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional atas nama Muhammadiyah. Namun, Haedar secara tegas menegaskan bahwa desakan tersebut bukan representasi resmi dari Muhammadiyah dan tidak sesuai dengan karakter organisasi tersebut. Dugaan adanya motif politik dari pihak yang mendesak status bencana nasional semakin menguat, terutama karena latar belakang Ikhwan Fahrojih yang terkait dengan sektor pertambangan dan energi.
Haedar Nashir Mengingatkan Bahaya Politisasi Bencana Nasional
