Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan setuju untuk bertemu besok. Meskipun belum pasti siapa dari pemerintah yang akan menerima mereka, DPR menjamin bahwa akan melakukan tinjauan komprehensif tentang agenda “17 + 8”, termasuk mengenai tunjangan dan transparansi institusi. Pemimpin fraksi akan bertemu untuk mencapai konsensus dan menyelaraskan posisi terkait isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa.
Selain itu, Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. Terkait Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset, DPR menjelaskan bahwa hal itu terhubung dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan dari publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu yang telah ditetapkan. DPR berharap RUU KUHAP selesai sebelum akhir sesi ini untuk melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset. Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini merupakan tekad anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadi dasar evaluasi ke depan.
