Di sebuah sudut desa di lereng Gunung Panderman Kota Batu, Jawa Timur, seorang anak laki-laki membuka gawainya. Dengan membuka YouTube, ia mendengarkan musik sambil mencari tahu mengapa cuaca semakin panas setiap harinya. Pada saat yang sama, di Surabaya, seorang perempuan muda berbagi kisah tentang kesehatan mentalnya di platform digital. Tak jauh dari sana, seorang petani dari Kediri mendokumentasikan panen jagungnya di Facebook dengan harapan menarik minat tengkulak untuk membeli langsung darinya. Semua yang terjadi saling terhubung dan hadir di ruang digital, di mana setiap individu percaya bahwa mereka sedang hidup dalam era informasi yang bebas.
Namun, pertanyaan muncul tentang apakah ruang digital yang tampak tanpa batas benar-benar menjamin kebebasan informasi bagi semua warga, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Saat ini, isu mengenai kedaulatan data, pemikiran, serta informasi yang diterima dan dibagikan semakin mendesak. Dalam keheningan algoritma dan lalu lintas data digital yang tak terlihat, terjadi pertarungan tak terlihat atas siapa yang mengendalikan realitas.
Kebebasan informasi saat ini tidak bisa diukur dari sekadar akses yang kita miliki. Meskipun secara teknis kita memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, namun informasi yang kita terima telah disaring, dibentuk, bahkan disesatkan oleh algoritma yang tidak pernah kita kenal. Sehingga, kita bukanlah pembaca dunia, melainkan dibaca oleh dunia. Data yang kita hasilkan dan interaksi yang kita lakukan dalam ruang digital dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetisasi, sehingga kita bukan hanya konsumen tetapi juga produk.
Dengan demikian, kedaulatan digital harus dimulai dengan kesadaran akan data dan kontrol terhadap informasi yang kita terima. Tanpa dua hal ini, konsep kemerdekaan informasi hanyalah ilusi semata. Ancaman dari disinformasi bukan lagi sekadar gangguan komunikasi, melainkan bentuk penjajahan baru. Hal ini mengakibatkan seseorang percaya pada apa yang mereka ingin percayai, bukan pada apa yang sebenarnya benar.
Untuk menjaga kedaulatan digital dan kemerdekaan informasi, masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang transparan dan adil. Namun, tanggung jawab terbesar terletak pada masyarakat itu sendiri. Dalam dunia digital, kita semua bertanggung jawab untuk menjadi penjaga gerbang informasi dengan bertanya dari sumber mana informasi berasal, siapa yang diuntungkan, dan apakah informasi tersebut sesuai dengan kebenaran.
Dalam semangat perjuangan kemerdekaan informasi, kita harus mampu mempertahankan martabat dan kebebasan dengan berpikir jernih, bertindak sadar, dan tidak menyerahkan kendali hidup kita pada teknologi yang tidak kita pahami. Karena merdeka bukanlah tentang kebebasan tanpa batas, melainkan tentang memahami batas dan memilih dengan bijaksana. Kita dapat meraih kebebasan sejati di ruang digital dengan tetap menjaga martabat dan keberanian untuk tidak terombang-ambing oleh arus informasi yang tidak tepat.
