Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci dengan para pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam acara yang diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Turut mendampingi Hasan adalah Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Wakil untuk Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang bertajuk “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” tersebut diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air). Forum ini juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama dengan pejabat setempat lainnya dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyesuaikan pandangan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi program-program prioritas nasional berjalan lancar dan terkoordinasi. “Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita dapat maju bersama-sama. Pemahaman bersama adalah kunci,” katanya. Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah sesuatu yang bersifat mendadak tetapi berdasarkan perencanaan jangka panjang—banyak gagasan yang diuraikan dalam buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang kini menjadi dasar program-program pemerintah. Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang Hasan gambarkan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan dengan matang. Dia mencatat bahwa program-program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut. “Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya. Forum ini juga menjadi platform bagi para pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan secara langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung vital untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan. Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan yang tak kalah penting—rasanya harus enak. “Jika makanan tidak enak dan terbuang, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya mengatakan: jika makanan tidak enak, beri umpan balik. Ini pemborosan jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” ujarnya.
Pentingnya Kolaborasi Nasional-Lokal-Swasta dalam Program MBG
