Perdana Menteri China, Li Qiang, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan keamanan dalam pidatonya di World AI Conference (WIAC) di Shanghai. Ia menegaskan bahwa tata kelola AI secara global menjadi urgensi di tengah persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat. Li berbicara tentang risiko yang timbul dari kecerdasan buatan yang menarik perhatian luas, yang membutuhkan konsensus dari seluruh masyarakat.
Pernyataan ini juga datang setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan strategi agresif untuk mendorong dominasi AS di sektor AI. Meskipun persaingan antara China dan AS berlanjut, Li menekankan pentingnya pendekatan terbuka dan kolaboratif. Selain itu, China juga membentuk badan kerja sama internasional untuk memperkuat tata kelola global AI berbasis sumber terbuka.
AI telah merambah berbagai sektor industri seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan nasional. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan beragam kekhawatiran etis, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga potensi hilangnya kendali manusia atas teknologi. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut tata kelola AI sebagai ‘ujian utama kerja sama internasional’ di era modern.
Meski PBB dan lembaga global lainnya telah memperingatkan perlunya regulasi AI yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan, kesepakatan internasional yang mengikat masih sulit dicapai. China dan AS sama-sama agresif dalam pengembangan teknologi AI, dengan investasi besar-besaran di bidang pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan sistem pengambilan keputusan otomatis.
