Indonesia tengah mengejar impian besar untuk membangun kekuatan ekonomi digital pada tahun 2045. Namun, tantangan-tantangan yang harus dihadapi tidaklah mudah, terutama dengan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan (AI) yang semakin populer. Perwakilan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk Indonesia, Filipina, dan Timor Leste, Marco Kamiya, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama adalah keamanan siber. Hal ini terkait dengan kekhawatiran pelaku usaha terhadap serangan ransomware.
Selain itu, UMKM di Indonesia juga masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk transformasi digital. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terkait dengan akses, tetapi juga terkait dengan kesiapan SDM, kelemahan dalam perlindungan data, dan kebijakan yang masih belum ada. Akan tetapi, potensi kecerdasan buatan dapat menjadi alat untuk melompati hambatan teknologi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Namun, implementasi dan pengaplikasian teknologi kecerdasan buatan ini memerlukan strategi yang matang dan penyesuaian dengan kebutuhan. Selain itu, kebijakan keamanan siber yang kuat juga harus diterapkan untuk mencegah risiko seperti kehilangan data atau penetrasi algoritma yang tidak diinginkan. Selain itu, literasi digital yang merata dan perlindungan data yang memadai juga harus diprioritaskan agar kecerdasan buatan dapat memberikan manfaat yang seimbang dan terjangkau bagi semua pihak, tanpa meningkatkan ketimpangan yang ada.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendukung perkembangan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek kesetaraan, keamanan, dan kepentingan manusia. Kita perlu membangun ekosistem digital yang inklusif dan membumi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari UMKM hingga lembaga pendidikan. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berbasis keadilan, kita dapat memastikan bahwa transformasi digital akan membawa manfaat yang seimbang dan berkelanjutan bagi semua pihak di masa depan.
