Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengenalkan istilah baru yang mencolok – “Greednomics” – untuk mengecam tindakan para elit ekonomi yang dituduhnya secara berulang kali mengeksploitasi kekayaan negara dengan impunity. Pada upacara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 pada Minggu (20 Juli), Prabowo memberikan kritik tajam terhadap apa yang ia gambarkan sebagai pola perilaku ekonomi yang tidak etis oleh segelintir orang. “Pada tanggal 20 Oktober 2024, Mas Gibran dan saya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan rakyat Indonesia. Kami bersumpah untuk memegang teguh Konstitusi dan tunduk pada semua undang-undang yang berlaku,” ujar Prabowo dalam pidatonya. Ia kemudian menegaskan komitmen administrasinya dalam penegakan konstitusi dan mengambil sikap tegas terhadap korupsi dan ketidakadilan.
“Demi itu, in syaa Allah, saya hanya meminta kekuatan dari Yang Maha Esa – untuk memberi saya keberanian untuk memegang teguh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Negara kita kaya melampaui ukuran – tapi begitu juga para pencuri,” katanya. Prabowo tidak menyembunyikan frustrasinya terhadap para pelaku yang, meskipun sudah diperingatkan berkali-kali, terus menyalahgunakan kekuasaan mereka. “Tidak masuk akal. Mereka tidak pernah belajar. Mereka sudah diperingatkan berulang kali, namun tetap saja tidak ada perubahan. Saya merasa sedih. Menurut pandangan saya, orang-orang ini tidak lagi bertindak berdasarkan logika. Mereka hanya didorong oleh keserakahan.”
Dari konteks ini lah Prabowo mengenalkan istilah Greednomics, yang ia gambarkan sebagai fenomena baru dalam ekonomi politik Indonesia: jenis perilaku ekonomi yang irasional, tidak adil, dan tidak memiliki dasar etika. “Kita melihat munculnya aliran pemikiran ekonomi baru. Kita sudah memiliki berbagai aliran ekonomi – sekarang kita punya yang saya sebut ‘Greednomics’.” “Greednomics ini tidak ada di buku teks manapun. Ini tidak diajarkan di fakultas ekonomi mana pun. Ini ilmu keserakahan. Tapi… waktunya akan tiba.” Pernyataan presiden dengan cepat menarik perhatian luas karena kritik tajamnya terhadap perilaku elit dan praktik ekonomi yang mengutamakan keuntungan yang, katanya, dilakukan atas biaya rakyat Indonesia.
