Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif ini adalah bagian dari Visi Aspirasi ke-6 Presiden, yang bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi lokal dan mengurangi kemiskinan dari tingkat desa.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi inti yang dikenal sebagai “trisula eradicating kemiskinan” di bawah administrasi Presiden Prabowo. Trisula ini telah diluncurkan sejak bulan Juli 2025.
Setiap elemen trisula diwakili oleh program pemerintah konkret: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Inisiatif-inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perbaikan kesejahteraan yang nyata dan dapat diukur—lebih dari sekadar gestur seremonial.
Program Kopdes Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai berlaku pada 27 Maret 2025.
Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional mulai dari tingkat desa ke atas, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Tiga belas kementerian dan dua lembaga nasional terlibat dalam implementasinya, bersama-sama dengan gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa di seluruh Indonesia.
Kemiskinan, program ini mencatat, adalah akar penyebab dari akses masyarakat yang terbatas terhadap layanan penting, seperti pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tahun 2025, hingga September 2024, 24,06 juta orang Indonesia (atau 8,57% dari populasi) hidup dalam kemiskinan, dengan 3,17 juta di antaranya diklasifikasikan sebagai miskin ekstrim.
Kemiskinan yang persisten ini menjadi salah satu hambatan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, pelayanan kesehatan yang memadai, dan makanan serta gizi yang mencukupi.
Adita Irawati, Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), mengumumkan bahwa 80.000 lembaga Kopdes Merah Putih akan secara resmi diluncurkan pada Senin, 21 Juli, dengan 103 koperasi ditetapkan sebagai prototipe model. Unit-unit uji coba ini akan diawasi untuk keberhasilan operasional dan akan direplikasi di desa-desa lain, dengan implementasi penuh ditargetkan pada 28 Oktober 2025.
“103 Kopdes ini akan berfungsi sebagai konsep bukti. Koperasi-koperasi lainnya sedang dipersiapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa ketika mereka berdiri dan beroperasi, mereka memberikan manfaat yang nyata dan optimal bagi masyarakat setempat,” jelas Adita.
Kopdes Merah Putih mengadopsi pendekatan inklusif, modern, dan gotong royong. Koperasi-koperasi ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
Dengan ekspansi Kopdes Merah Putih, operasi peminjaman ilegal, pemberi pinjaman nakal, dan perantara yang memanfaatkan ekonomi pedesaan diharapkan bisa dieliminasi. Inisiatif ini juga berpotensi untuk meningkatkan bisnis lokal, memendekkan rantai pasokan, dan memperbaiki akses terhadap sumber daya dan layanan penting di daerah pedesaan.
Program ini menempatkan penekanan khusus pada kemakmuran petani, karena koperasi akan membeli produk pertanian secara langsung—menghilangkan perantara yang eksploitatif. Rantai pasokan yang lebih pendek diharapkan akan melemahkan cengkeraman perantara dan menurunkan harga bagi konsumen.
Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperluas yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang kurang berkembang. Komponen-komponen institusional akan mencakup kantor-kantor koperasi, toko-toko pangan, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi logistik.
“Fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat mengakses barang-barang penting yang terjangkau, mendapatkan pinjaman tanpa harus meminta pada rentenir, menerima layanan kesehatan terdekat, dan menyimpan hasil pertanian dan perikanan dengan aman. Rantai logistik juga akan beroperasi lebih efisien,” demikian Adita menyimpulkan.
