Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa sebanyak 12 rekomendasi telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Beberapa poin utama rekomendasi meliputi rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, pengembangan sistem early warning, dan penyampaian roadmap untuk penyehatan fiskal daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemkab Pangandaran. Hal ini merupakan komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
