Pentingnya Pembentukan Undang-Undang Kecerdasan Buatan (AI) untuk Indonesia
Menurut Guru Besar Ilmu Kecerdasan Buatan (AI) dari IPB University, Yeni Herdiyeni, menjadi semakin penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan Undang-undang yang khusus mengatur pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI. Dalam perkembangannya yang pesat, AI membawa risiko seperti disinformasi, kesalahan algoritma, dan ancaman terhadap ketahanan nasional.
Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, China, Brasil, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa telah mengambil langkah untuk menyusun regulasi khusus terkait AI. Hal ini mencerminkan keseriusan dalam menghadapi tantangan dan risiko yang terkait dengan perkembangan teknologi AI. Contohnya, AI telah digunakan dalam konflik global dan disalahgunakan untuk tujuan politik, seperti manipulasi opini publik melalui bot dan penyebaran disinformasi.
Tanpa regulasi yang jelas, penggunaan AI dapat memiliki dampak negatif terutama dalam sektor politik. AI rentan disalahgunakan untuk memengaruhi opini publik, dan bahkan digunakan dalam kejahatan dengan modus deepfake. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera memiliki Undang-undang yang mengatur penggunaan AI agar tidak tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
Selain itu, pembangunan AI harus diiringi dengan pengembangan pemikiran kritis dan kemampuan kognitif yang baik, terutama bagi generasi muda. Ketiadaan undang-undang AI dapat membuka celah bagi penyalahgunaan data. Oleh karena itu, pembentukan regulasi AI sebagai panduan bertanggung jawab dalam inovasi yang dikembangkan.
Di Indonesia, masih belum ada regulasi yang mengatur penggunaan AI secara menyeluruh. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Etika Kecerdasan Buatan yang baru dirilis hanya bersifat sukarela. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan regulasi yang lebih konkret terkait AI guna membangun ekosistem AI yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
