Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk mengembangkan chatbot yang dapat digunakan untuk melakukan cek fakta guna menanggulangi ancaman deepfake di era kecerdasan buatan (AI). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menjelaskan bahwa platform ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memeriksa kebenaran konten, baik teks, gambar, video, maupun suara. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membantu masyarakat dalam mengenali kebenaran sebuah konten. Boni juga menekankan pentingnya para pembuat konten untuk memberikan kredit atau disclaimer ketika menggunakan teknologi AI, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik.
Meskipun belum ada aturan resmi yang mengharuskan pembuat konten menandai unggahan yang dibuat dengan AI, adopsi kecerdasan buatan dianggap sebagai suatu keharusan untuk tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Namun, perlu juga diingat bahwa kecerdasan buatan harus dimanfaatkan dengan benar dan tidak untuk hal-hal yang negatif. Literasi digital juga dianggap sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi ini secara positif dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Dalam hal pembangunan ekonomi, Staf Khusus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Start Up, Alfreno Kautsar Ramadhan, menyebut bahwa pengoptimalan teknologi AI dapat berkontribusi sebesar 12 persen terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030. Secara umum, adopsi AI di Indonesia cukup tinggi, dengan banyak pekerja dan karyawan yang telah memanfaatkan teknologi ini dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, AI juga dianggap sebagai teman diskusi oleh sebagian besar pekerja dan digunakan untuk kreativitas dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, penggunaan teknologi AI di Indonesia terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian.
