Konservasi Indonesia telah mengungkapkan potensi ekonomi yang besar yang bisa hilang dari sektor pariwisata di Raja Ampat jika wilayah tersebut ditambang. Menurut perhitungan Konservasi, potensi ekonomi mencapai sekitar US$52,5 juta atau sekitar Rp854 miliar. Hal ini sangat penting dalam konteks pengelolaan Raja Ampat sesuai hukum yang berlaku dan menjaga mata pencaharian penduduk lokal.
Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw menyoroti hasil studi pada 2017 yang menunjukkan Raja Ampat dapat menerima hingga 21.000 wisatawan per tahun tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga alam sekaligus mendorong perekonomian. Setiap wisatawan asing yang menghabiskan sekitar US$1.000 selama satu pekan kunjungan di Raja Ampat dapat memberikan kontribusi signifikan untuk ekonomi lokal.
Potensi ekonomi pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat dapat mencapai US$21 juta per tahun tanpa dihitung efek trickle-down dan multiplier effects yang meningkatkan angka tersebut menjadi US$31,5 juta. Selain dari segi ekonomi, tambang di Raja Ampat juga mengancam kerusakan ekosistem laut dan ancaman bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, keputusan pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat dianggap sebagai langkah penting dalam melindungi kekayaan hayati dan keunikan ekosistem tersebut.
Konservasi Indonesia menegaskan bahwa kekayaan hayati dan keunikan ekosistem Raja Ampat tidak dapat digantikan oleh wilayah manapun di dunia. Keanekaragaman hayati dan keindahan alam di Raja Ampat adalah aset global yang harus dilindungi. Keputusan pemerintah untuk mencabut IUP perusahaan tambang di Raja Ampat merupakan bentuk perlindungan terhadap alam seiring dengan visi pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan lingkungan dan perlindungan alam bisa berjalan sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan.
