Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk menggerakkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya memberantas persoalan premanisme. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menanggulangi premanisme. Polda Metro Jaya juga sedang melaksanakan operasi terpadu guna memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik premanisme yang mengganggu ketertiban masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.
Operasi ini melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu strategi preemtif, preventif, dan penegakan hukum terhadap para pelaku premanisme. Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga dimulai dengan edukasi kepada masyarakat serta pengawasan ketat di lokasi-lokasi rawan.
Lokasi yang menjadi target operasi adalah tempat-tempat yang sering menjadi ajang praktik premanisme, seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, area parkir ilegal, dan permukiman yang sering dikeluhkan masyarakat. Jika masih terjadi pelanggaran akibat tindakan premanisme, penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, memastikan bahwa pemberantasan premanisme merupakan prioritas utama dalam perlindungan masyarakat. Dengan arahan langsung kepada seluruh Kapolres dan jajaran, diharapkan upaya ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Jakarta.
