Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi, bersama Konservasi Indonesia (KI), Rekam Nusantara Foundation, dan konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi. Tujuan panduan ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas dalam membangun dan mengelola kawasan konservasi di Indonesia, dengan harapan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Panduan ini juga bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai target global untuk melindungi 30 persen dari perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi pada tahun 2045. Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya melibatkan keseimbangan ekologi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Pihak terkait konservasi berharap agar literasi dari panduan ini dapat dikembangkan secara luas, dengan fokus pada manfaat sosial ekonomi yang dihitung secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, panduan ini juga membahas tentang pendanaan yang berkelanjutan untuk memastikan program-program konservasi berjalan optimal dan memberikan gambaran kesenjangan antara biaya pengelolaan yang diperlukan dan anggaran yang tersedia.
Dalam rangkaian acara besar, Pemerintah akan menunjukkan bahwa setiap investasi, termasuk pembatasan di kawasan konservasi, akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan metodologi yang jelas dalam mengestimasi biaya pendirian dan pengelolaan kawasan konservasi serta manfaat yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Visi MPA 30×45 sebagai langkah menuju tujuan tersebut. Konservasi Indonesia juga membantu dalam penyusunan buku panduan ini agar dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk pemerintah, lembaga, dan masyarakat setempat. Harapannya, panduan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan sesuai dengan visi pemerintah untuk melindungi sumber daya hayati laut Indonesia.
