Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
“Reformasi Intelijen Indonesia” menjadi topik yang semakin penting dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie. Acara ini bertajuk “Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia” dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan praktisi yang membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intilijen Indonesia menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat lebih adaptif dalam menghadapi ancaman global. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie yang menjadi moderator, menekankan bahwa reformasi ini harus melibatkan berbagai aspek, termasuk transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Salah satu aspek penting yang dibahas dalam diskusi adalah perlunya Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN. Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, BIN perlu mengadopsi model Threat-Based Intelligence agar dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Reformasi ini diharapkan dapat membantu BIN untuk lebih proactive dalam mencegah eskalasi ancaman.
Di tengah transisi kekuasaan politik, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi semakin penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil menjadi indikasi bahwa reformasi intelijen perlu segera dilakukan untuk meningkatkan deteksi terhadap risiko yang akan datang.
Selain itu, aspek krusial dalam reformasi intelijen adalah rekrutmen dan kultur kerja intelijen itu sendiri. Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan pentingnya sistem rekrutmen yang berbasis kompetensi dan keseimbangan struktural organisasi. Politisasi dalam proses rekrutmen dapat mengurangi profesionalisme BIN sebagai institusi negara.
Kultur kerja intelijen yang mengedepankan kerahasiaan juga menghadapi tantangan dalam meningkatnya keterbukaan informasi. Penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara juga menjadi sorotan kritis dalam upaya reformasi intelijen Indonesia.
Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penguatan mekanisme pengawasan perlu menjadi fokus dalam reformasi intelijen. Pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen diusulkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intelijen. Selain itu, fungsi intelijen di berbagai institusi juga perlu diawasi dengan ketat untuk mencegah intervensi politik atau hukum yang berlebihan.
Dengan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi tersebut, diharapkan “Reformasi Intelijen Indonesia” dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
