Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi respons cepat Direktur Utama (Dirut) RRI terhadap keluhan honorer di daerah. Menurut Bambang, tindakan cepat Dirut sebagai contoh positif dalam menangani isu kesejahteraan pegawai honorer. Bambang menegaskan agar tidak ada PHK di Sidoarjo, Surabaya, dan di seluruh Indonesia, untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terjaga. Selain itu, dia juga menyoroti masalah blokir anggaran, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait.
Bambang juga menyoroti peran penting media pemerintah, termasuk RRI, dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, media seperti RRI dapat menyajikan informasi dengan jelas dan tepat, memungkinkan masyarakat memahami tindakan pemerintah dengan baik. Dia juga mengungkap keprihatinannya terhadap ketergantungan UMKM pada bahan baku impor dari China, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi domestik.
Sebagai Kapoksi Komisi VII DPR-RI, Bambang berharap kementerian yang mengawasi sektor UMKM dapat memberikan dukungan agar pelaku UMKM lebih memprioritaskan produk dalam negeri. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Dengan perhatian terhadap berbagai isu ini, Bambang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang efektif, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan mendukung keberlanjutan sektor-sektor terkait.
