Penambahan Kementerian dalam struktur pemerintahan di Indonesia menjadi perdebatan yang menarik. Bambang Haryo Soekartono, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, menyatakan bahwa hal tersebut dapat dilakukan jika memenuhi kebutuhan dan efisiensi. Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar dengan tantangan kompleks membutuhkan lebih banyak menteri untuk mengelola berbagai aspek pembangunan. Ia juga menambahkan bahwa pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah langkah yang baik untuk fokus pada perbaikan pendidikan dan pelestarian budaya Indonesia. Selain itu, BHS juga mengusulkan pembentukan satu kementerian khusus untuk sektor pangan dan pemisahan antara penerimaan dan pengeluaran negara untuk lebih optimal dalam tata kelola. Pentingnya efektivitas, efisiensi, kompetensi sumber daya manusia, dan kesinambungan dalam penambahan atau pemisahan Kementerian juga menjadi perhatian dalam pembahasan ini. BHS menekankan bahwa penambahan atau pemisahan Kementerian harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga, keputusan terkait hal ini harus melalui mekanisme yang benar dan bebas dari perdebatan yang tidak perlu.
Potensi Penambahan Kementerian dalam Kabinet Prabowo-Gibran
