Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah yang meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun pada tahun 2025. Langkah ini dianggap sebagai komitmen yang kuat dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Bambang Haryo, pengembangan usaha kecil perlu didukung dengan baik agar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, Bambang Haryo menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran. Ia mengusulkan agar Kementerian UMKM memiliki peran sentral dalam distribusi KUR, bukan hanya bergantung pada perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi sektor ultra mikro, mikro, dan kecil untuk mengakses pinjaman dengan bunga terjangkau.
Bambang Haryo juga menyoroti tingginya suku bunga perbankan yang dikenakan kepada nasabah KUR, padahal tingkat Non-Performing Loan (NPL) dari KUR sangat rendah. Ia mendorong agar suku bunga KUR ditetapkan tidak lebih dari 3 persen untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dan meningkatkan daya saing.
Selain itu, persyaratan agunan yang ketat juga menjadi perhatian Bambang Haryo, yang disebutnya sebagai hambatan bagi pelaku usaha kecil. Ia mengusulkan agar peraturan terkait agunan KUR diubah menjadi lebih fleksibel demi memperluas akses bagi para pelaku usaha kecil, terutama pedagang pasar.
Bambang Haryo juga membandingkan kebijakan pendukung UMKM di Malaysia yang mengaplikasikan bunga pinjaman rendah dan pembebasan pajak. Dengan melibatkan sektor UMKM yang memiliki peran besar dalam PDB Indonesia, ia berharap alokasi anggaran yang memadai diberikan kepada Kementerian UMKM untuk memberdayakan 67 juta UMKM di Indonesia guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
