Pemerintah Harus Melakukan Evaluasi Lengkap Terkait Pembatasan BBM Subsidi Pertalite untuk Kendaraan Bermotor, Menurut Pengamat Transportasi Bambang Haryo Soekartono (BHS). Pembatasan pembelian BBM Subsidi perlu dikombinasikan dengan evaluasi prioritas peruntukan, harga, dan distribusi BBM Subsidi. Tujuannya tidak hanya untuk menghemat anggaran subsidi, tetapi juga untuk memastikan sasaran subsidi energi yang tepat.
Prioritas peruntukan BBM Subsidi seharusnya diberikan untuk transportasi publik, logistik darat, transportasi laut, nelayan, dan petani. Dengan harga BBM Subsidi yang rendah, diharapkan masyarakat akan beralih ke transportasi publik, sehingga harga produk industri akan turun. Selain itu, bagi nelayan dan petani, BBM Subsidi menjadi kebutuhan operasional untuk mendukung swasembada pangan.
BHS menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan dan kebocoran BBM Subsidi yang perlu diawasi oleh aparat penegak hukum. Evaluasi harga BBM Subsidi Pertalite juga penting, mengingat perbandingannya dengan harga BBM petrol di negara lain yang menunjukkan selisih harga yang besar. Jika harga BBM Subsidi Pertalite dapat diturunkan, kuota liter BBM Subsidi bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Indonesia juga diminta untuk memenuhi kebutuhan BBM Subsidi bagi masyarakat pengguna transportasi pribadi, terutama karena transportasi publik belum sepenuhnya memberikan layanan yang maksimal. Contoh dari Malaysia menunjukkan bagaimana subsidi BBM dapat memberikan dampak positif bagi pengguna kendaraan pribadi. Sehingga, langkah-langkah yang tepat perlu diambil agar pengelolaan BBM Subsidi di Indonesia lebih efisien dan efektif.
