Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, di mana beliau memaparkan berbagai prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan persnya, Bapak Sirait menginformasikan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta kebijakan pro-rakyat yang diterapkan di sektor perumahan.
Maruarar melaporkan bahwa proses pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai, siap untuk diresmikan dalam waktu dekat. Beliau juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran.
Selain itu, Bapak Maruarar menyatakan bahwa Presiden Prabowo mendorong untuk memberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kebijakan perumahan. Arahan tersebut menjelaskan bahwa pengadaan hunian harus terlebih dahulu diberikan kepada MBR, kemudian ASN, dan terakhir ke sektor komersial, sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat dari pemerintah.
Dilaporkan pula bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama dengan beberapa kementerian lainnya telah merancang kebijakan konkret untuk membantu MBR, di antaranya adalah penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB. Maruarar mengungkapkan bahwa proses perizinan ini kini lebih efisien, dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat dari sebelumnya.
Tak hanya itu, Maruarar juga mengumumkan penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu MBR untuk memperoleh hunian tanpa beban tambahan, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan akses ke hunian yang layak bagi kalangan kecil.
