Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya hilirisasi industri tidak boleh terhambat oleh kebijakan pelarangan truk sumbu 3 ke atas selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Bambang meminta Kemenhub untuk mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan truk logistik sumbu 3 ke atas selama libur agama, terutama saat Nataru atau akhir tahun. Dia menekankan bahwa pelarangan tersebut dapat mengganggu distribusi barang dan bahan baku, serta merugikan pelaku usaha yang berusaha memenuhi target tahunan mereka.
Bambang menyatakan bahwa kelangkaan barang akibat terganggunya transportasi logistik dapat menyebabkan kenaikan harga dan inflasi yang merugikan masyarakat. Dia menyoroti pentingnya manajemen lalu lintas yang tepat, seperti pengaturan lintasan dan waktu bagi truk untuk menghindari kepadatan dan kemacetan. Bambang juga memberi contoh negara lain seperti China dan Jepang yang tidak memberlakukan kebijakan pelarangan truk logistik selama libur agama, menyarankan Kemenhub untuk belajar dari langkah-langkah tersebut guna meningkatkan efisiensi transportasi logistik di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengarahkan kendaraan ke jalur yang tidak padat sebagai solusi yang lebih efektif daripada larangan total terhadap truk logistik. Bambang menegaskan bahwa pelarangan truk sumbu 3 dapat menghambat kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menantang rencana pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dengan demikian, dia menekankan perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dan terarah dalam mengatur transportasi logistik demi mendukung hilirisasi industri dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
