Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera. Menurut Bambang Haryo, pembangunan jalan tol baru di Jawa belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan oleh transportasi publik massal dan logistik massal. Hal ini disebabkan oleh tarif tol yang masih dianggap mahal, sehingga banyak transportasi masih menggunakan jalan reguler non tol. Bambang Haryo juga menarik perbandingan dengan masa pembangunan jalan tol di era Pak Harto dimana tarifnya terjangkau dan banyak digunakan oleh truk dan bis untuk mendukung kemajuan ekonomi.
Menurutnya, saat ini penggunaan jalan tol oleh transportasi publik dan logistik massal hanya sekitar 2.5% dari total jumlah pengguna jalan reguler nasional dan provinsi. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol dianggap tepat untuk saat ini. Bambang Haryo berharap masyarakat bisa merasakan kualitas jalan reguler nasional dan provinsi yang lebar, layak, dan gratis, seperti negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dengan demikian, dampak pembangunan infrastruktur jalan bisa dirasakan oleh masyarakat dan dapat membawa percepatan dalam pertumbuhan ekonomi dengan biaya transportasi yang lebih rendah.
Di Indonesia, panjang jalan tol saat ini sudah mencapai 2.893 kilometer namun masih jauh lebih sedikit dibanding panjang jalan nasional yang mencapai 54.000 kilometer. Bambang Haryo membandingkan dengan Malaysia yang memiliki lebih banyak jalan tol dibanding jalan nasional mereka, yang menunjukkan perlunya peningkatan perawatan, perbaikan, dan pengembangan jalan reguler di Indonesia. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia.
