Melampaui delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan mendatang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili pijakan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita secara langsung, mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk menghadapinya. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program lahan pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah tambahan minimal 4 juta hektar lahan panen tambahan ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area tanam ini, mengasumsikan semuanya sebagai sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (mengasumsikan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (mengasumsikan hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur bio dari minyak kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kering dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan lembaga keuangan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menekankan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penerimaan nasional, seiring dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas pangkalan penerimaan nasional. Untuk tujuan tersebut, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurang kekayaan tetapi juga merupakan cermin dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengarah pada generasi-generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan-tujuan kritis. Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak baik produktivitas individu maupun kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah. Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa tergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya budaya, dan LSM. Inovasi akan mengikuti kemajuan di bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk memperkuat otonomi nasional. Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya melindungi warisan berharga kita. Pendirian dana endowmen budaya menjamin pelestarian budaya kita yang berkelanjutan. Program-program yang bertujuan untuk pelestarian budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di tingkat global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif mengharuskan negara memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan memperjuangakan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses terhadap gizi yang adekuat. Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional yang Mendukung Kedamaian dan Kemakmuran Keberlimpahan dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kokoh dapat memenuhi aspirasi-aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang terhormat. Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen-komitmen kita terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai target emisi gas rumah kaca Net Zero. Hal ini melibatkan upaya-upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dalam berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan dari lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Kemandirian pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan dan produktivitas yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk berorganisasi lembaga untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan memperoleh harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka. Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Hunian Berkualitas, Terjangkau, dan Tersanitasi untuk Masyarakat Desa/Kota yang Membutuhkan Akses ke hunian yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pengembangan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketidaksetaraan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan hunian berkualitas dan terjangkau dengan sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri. Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Khas, dan Mandiri Suatu kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional bagi UMKM, serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang adil. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…