Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan keheranannya terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang membuka isu internal partainya ke publik. Terutama terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut ingin mengambil alih kursi kepemimpinan PDIP dari Megawati Soekarnoputri.
“Saya juga heran dengan isu-isu seperti itu. Karena sebenarnya itu adalah masalah internal partai politik yang sebaiknya dibicarakan di internal dan tidak diekspos ke publik,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
“Iya apapun itu, kita berharap semua partai politik yang ada di Indonesia ini baik-baik saja dalam melakukan transisi kepemimpinan dengan mekanisme yang sudah diatur. Tentunya dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing partai politik,” tambahnya.
Sebelumnya, politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa ucapan Hasto Kristiyanto terkait Jokowi yang ingin menggusur Megawati dari posisi Ketua Umum PDIP bisa saja benar. Hal ini karena Hasto sebagai Sekretaris Jenderal sering bertemu dengan Megawati.
Dia menganggap posisi Ketua Umum PDIP sebagai salah satu posisi strategis dalam politik Indonesia. “Menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan tentu memiliki posisi dan kedudukan yang penting dalam pengambilan keputusan politik di negeri ini, bukan hanya dalam partai, namun juga dalam republik ini,” kata Andreas di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Diketahui, Hasto sebelumnya mencritakan tentang Jokowi yang ingin mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP dari Megawati. Upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.
Lebih lanjut, ia menyebut tentang kabinet Jokowi yang terdiri dari “menteri powerful” dan “menteri super powerful”. Menteri powerful tersebut yang ditugaskan untuk menjembatani Jokowi dengan Megawati.
Setelah itu, Jokowi juga menugaskan mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid, untuk membujuk Megawati agar posisi Ketua Umum PDIP diserahkan kepada Jokowi.
Menurutnya, upaya ini perlu diwaspadai oleh semua pihak, bukan hanya PDIP. Ia juga membandingkan Jokowi dengan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Presiden Jokowi telah membantah ucapan dari Hasto.
