Forum Komunikasi Mahasiswa Australian National University (ANU) telah mengeluarkan maklumat yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait netralitas pejabat dan aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024. Pernyataan yang dikenal dengan Maklumat Canberra ini disampaikan oleh Anita Wahid, mahasiswi Phd Scholar di Australian National University.
Anita menyampaikan bahwa menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024, masyarakat melihat elit politik menunjukkan keberpihakan politik tanpa rasa malu dan terjebak sebagai alat politik elektoral. Ia juga menyatakan bahwa etika pejabat dan penyelenggara negara telah menjadi barang langka dari tingkat pimpinan tertinggi hingga tingkat terendah di daerah. Hal ini membuat kelompok yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan menjadi terpinggirkan.
Anita juga menegaskan bahwa sejarah akan mencatat era di mana calon pemimpin melanggar etika dengan memanfaatkan anggaran dan sumber daya untuk meraih kemenangan politik dinasti. Hal ini akan memiliki dampak panjang dan menciderai ingatan kolektif sebagai bangsa.
Putri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu juga menambahkan bahwa elite politik juga telah menghisap laut, menguras bumi, dan mengotori langit. Menurutnya, penjungkirbalikan logika penyelenggaraan negara demi kontestasi elektoral ini merupakan penistaan terhadap akal sehat dan harus dihadapi dengan perlawanan dari masyarakat.
Selanjutnya, Pemilu juga dianggap terjebak dalam status quo. Mahasiswa ANU menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut harus mendapat perlawanan dari masyarakat.
