Keberhasilan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keunggulan SDM dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Proses kegiatan pengolahan industri dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adalah hal yang sangat penting. Hilirisasi bermanfaat bagi peningkatan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan bagi suatu bangsa yang mengandalkan industri sebagai penopang utamanya.
Setiap negara, termasuk Indonesia, harus mampu mengolah barang-barang mentah menjadi barang yang lebih bermanfaat, baik secara nilai guna maupun memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita warga masyarakat.
Apabila pemerintah tidak mengupayakan proses pengolahan barang menjadi lebih berguna, baik pada berbagai sektor industri seperti pengolahan pangan, maupun sektor industri nonpangan seperti industri yang bersumber pada sumber daya alam mineral, maka hanya akan menyisakan kegagalan di masa depan dalam peningkatan perekonomian.
Penghiliran atau hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, penghiliran industri berarti mengelola komoditas dari bidang industri tertentu dengan tujuan mengoptimalkan produk yang bernilai jual lebih tinggi. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah barang, sekaligus juga meningkatkan kemanfaatan barang tersebut yang akan dipergunakan oleh para konsumen atau pengguna.
Proses hilirisasi merupakan penguatan di sektor hulu atau pengadaan bahan baku yang kemudian diproses lebih lanjut dengan bantuan teknologi serta sumber daya manusia tertentu yang dapat menghasilkan produk barang atau jasa akhir. Aktivitas hilirisasi tidak saja terhenti pada saat pengadaan bahan baku yang dilaksanakan di industri hulu, tetapi harus mampu sampai pada titik akhir yaitu menghasilkan barang jadi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan nilai ekonomi yang menguntungkan.
Peran negara melalui paket kebijakan yang mendukung aktivitas hilirisasi sangat diharapkan di dalam proses perkembangan pada produk turunan sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur, sementara pihak swasta harus mampu banyak melakukan inovasi produk sehingga barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kriteria masyarakat yang sangat mementingkan kenyamanan atas produk atau jasa yang mereka beli.
Masyarakat juga harus menyadari bahwa proses hilirisasi memerlukan sumber daya manusia yang unggul sehingga pemanfaatan tenaga buruh optimal berasal dari sumber daya manusia lokal bukan memanfaatkan dari sumber daya manusia asing.
Aktivitas hilirisasi industri merupakan aktivitas yang bernilai kebaikan karena di sana ada upaya untuk saling tolong-menolong akan menghasilkan berbagai macam manfaat. Manfaat itu tidak hanya secara ekonomi yaitu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, tetapi juga akan munculnya suatu hubungan industrial yang saling menguntungkan antara pemilik modal, sumber daya alam yang termafaatkan, dan tenaga manusia yang secara optimal berasal dari pemanfaatan buruh lokal yang bernilai kesejahteraan sosial.
Aktivitas industri hilirisasi memang juga tidak mudah apabila tidak dipersiapkan secara optimal dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yang akan menjadi garda terdepan di dalam operasionalisasi aktivitas hilirisasi yang sangat mengedepankan padat modal. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus disiapkan oleh segenap stakeholder yang terlibat di dalam aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi ini.
Pertama, kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan melakukan aktivitas industri sektor hulu yakni penyediaan bahan baku dasar sebagai input awal kegiatan industri berbasis hilirisasi. Kedua, penyediaan sumber daya manusia berupa tenaga kerja lokal yang harus terampil, terdidik, dan memiliki kecakapan di dalam moral sehingga mampu melakukan aktivitas serangkaian industri hilirisasi sesuai dengan konsep dan metode produksi yang direncanakan. Ketiga, pemanfaatan teknologi tepat guna yang mampu mengolah bahan baku menjadi barang jadi secara efisien dan memiliki tingkat utilizasi produk di dalam menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan rencana produksi dan ekspektasi konsumen. Keempat, memastikan bahwa produk akhir dari industri berbasis hilirisasi memiliki tingkat penjualan yang memenuhi ekspektasi perusahaan yang dapat diterima oleh pasar dan menghasilkan nilai jual tinggi serta keuntungan yang optimal. Kelima, peran aktif pemerintah dengan membuat berbagai paket regulasi atau kebijakan yang mendukung optimalisasi dan efisiensi serta kepastian operasional serta pasar demi keberlangsungan industri domestik yang bersaing di tingkat global.
Sarana infrastruktur sangat penting dalam kegiatan industri hilirisasi. Berbagai macam infrastruktur yang sangat penting di dalam melaksanakan aktivitas industri berbasis hilirisasi di antaranya adalah akses jalan, pergudangan, tenaga listrik, akses telekomunikasi berbasis digital, bandara, pelabuhan, serta saluran irigasi. Penyediaan sarana infrastruktur yang memenuhi kriteria yang baik sangat mampu mendukung percepatan program nasional hilirisasi di berbagai macam sektor produksi yang dihasilkan. Infrastruktur tidak terbatas pada jumlah yang banyak saja, tetapi juga harus berkualitas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung program hilirisasi yang dijalankan oleh setiap negara.
Pendapat lain mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, serta mendukung kegiatan ekonomi dengan menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya.
Pengertian infrastruktur menurut ilmu ekonomi adalah sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan, serta pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial.
Kementerian PUPR di Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan dengan alokasi anggaran yang besar. Program infrastruktur tidak hanya berfokus pada penyediaan barang publik, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya air, kegiatan keciptakaryaan, dan perumahan. Masyarakat juga harus memahami, begitu pula pelaku usaha harus yakin bahwa program penyediaan dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara terintegrasi melalui kerja sama dan kesepahaman semua pihak.
