KABUPATEN MANOKWARI, GARUDA NEWS 24 – Pemerintah Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk membiayai pembebasan lahan pada proyek pembangunan infrastruktur strategis ibukota provinsi. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menjelaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur strategis banyak dikerjakan di wilayah kota yang padat penduduk sehingga banyak masyarakat yang akan terdampak. Untuk itu, diperlukan ganti untung bagi warga terdampak dengan biaya mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membiayai pembebasan lahan meskipun proyek strategis bisa menggunakan anggaran dari pusat atau APBN. Pembangunan Pasar Sanggeng dan kawasan arena publik (KAP) Borarsi, misalnya, dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR. Namun, Pemkab Manokwari menghabiskan Rp100 miliar untuk pembayaran ganti untung warga yang terdampak. Selain itu, proyek strategis pengembangan bandara dan perubahan jalur jalan menuju bandara juga membutuhkan biaya besar untuk pembebasan lahan ke depannya.
Untuk mengatasi pembiayaan tersebut, Pemkab Manokwari sedang berupaya agar Pemprov Papua Barat mengalokasikan penambahan dana bagi hasil (DBH) Migas dari Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini dilakukan karena Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat perlu tetap meneruskan proyek infrastruktur strategis. Pemerintah daerah berkomitmen untuk rela berkorban demi memprioritaskan hal-hal yang penting.
Sumber: Antara
