Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengingatkan aparat pemerintahan untuk tidak ikut campur dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Secara khusus, ia menitipkan pesan itu kepada TNI, Polri, dan instrumen negara lainnya.
JK juga menyinggung sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh semua pejabat negara. Termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk netral dan adil dalam kontestasi nasional mendatang.
“Kita setuju itu Pak Jokowi, bahwa kita menuju 2045, tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian dari ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar JK di kediamannya, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Perbedaan pilihan pada Pemilu 2024 adalah hal yang lumrah setiap lima tahun sekali. Namun, jangan sampai kepentingan politik praktis tersebut justru mengorbankan integritas dan netralitas negara.
“Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Nah itu yang paling penting,” ujar JK.
Ia juga mengingatkan Jokowi untuk adil dan netral pada Pemilu 2024 karena kedua hal itu penting dalam mewujudkan cita-cita Jokowi, yakni Indonesia Emas 2045.
“Tapi syaratnya adalah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak. Maka bangsa ini akan mengalami masalah,” sambungnya.
JK juga mengingatkan bahwa hukuman bagi aparat negara yang tidak netral selama pemilihan umum (pemilu) sangat berat.
“Berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya, seadil-adilnya,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan hal tersebut usai bertemu dengan calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo di kediamannya.
Menurut dia, hukuman tersebut layak diberikan kepada para aparat negara yang tidak netral, karena mereka telah melanggar sumpah jabatan.
Dia berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik, aman, dan aparat negara tetap bersikap netral.
“Yang penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara, betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, aman, dan netral,” kata JK.
