JAKARTA – Berbagai pihak terus mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar netral dalam pilpres tahun depan. Netralitas presiden dan sikap berlaku adil terhadap semua calon menjadi keharusan seorang kepala negara. Kini, giliran Jusuf Kalla (JK), yang mewanti-wanti Jokowi untuk tidak memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dengan cara menggunakan instrumen negara.
Pernyataan tersebut disampaikan JK seusai menerima kunjungan dari Ganjar Pranowo dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. JK mengaku telah membicarakan banyak hal dalam pertemuan kira-kira satu setengah jam itu, termasuk tentang situasi politik Indonesia saat ini. Menurut dia, sikap netral dan adil dari Jokowi sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin menjaga bangsa-negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045, seperti diinginkan Pak Jokowi. Tetapi, syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” ujar JK seusai menerima Ganjar di kediamannya, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut juga mengingatkan aparat pemerintahan untuk tak mengintervensi Pemilu 2024. Secara khusus ia menitipkan pesan tersebut kepada TNI, Polri, dan instrumen negara lainnya. “Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah. Ingat, ya, semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ujar JK.
Apabila ada pejabat negara di tingkat apa pun ini tidak berlaku adil, maka orang-orang tersebut melanggar sumpahnya. Padahal, sumpahnya tersebut adalah kepada Tuhan. “Sumpahnya selalu ada Quran atau Injil di atasnya. Jadi, berat sekali hukumannya, bukan hanya hukuman dunia, tapi hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu tidak sebaik-baiknya,” ujar politikus senior Partai Golkar itu.
JK menambahkan, sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan itu juga berlaku untuk Presiden Jokowi. “Kita setuju itu Pak Jokowi, bahwa kita menuju 2045. Tapi, apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024 maka menjadi bagian dari ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar JK.
Perbedaan pilihan pada Pemilu 2024 merupakan hal yang lumrah setiap lima tahun sekali. Namun, jangan sampai kepentingan politik praktis tersebut justru mengorbankan integritas dan netralitas negara. “Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Nah, itu yang paling penting,” ujar JK.
Adapun sebelum ini, Ganjar kerap mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Ganjar bahkan memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Nilai tersebut lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal capres-cawapres. Ia menyebutkan, sebenarnya penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 sebelum tahapan Pemilu 2024.
Namun, indeks itu jeblok setelah adanya putusan MK yang membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu setelah MK mensyaratkan kepala daerah bisa ikut maju sebagai capres-cawapres. “Kalau terkait itu (bidang penegakan hukum, Red), jeblok. Poinnya 5,” ujar Ganjar ketika berdialog di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi merespons penilaian rendah Ganjar terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Dedek pun berharap kritikan Ganjar ini menjadi pelecut semangat bagi Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
“Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi,” kata Dedek. Diketahui, Mahfud tak lain merupakan cawapres pendamping Ganjar.
Juru bicara TKN Prabowo-Gibran ini pun mendoakan agar Jokowi dan Mahfud MD selalu diberikan kesehatan sehingga dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja. “Selanjutnya, kami doakan agar Pak Jokowi sebagai presiden dan Prof Mahfud MD selaku menko polhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik,” ujar dia.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun angkat bicara terkait pernyataan Ganjar tersebut. Menurut TKN, Ganjar seharusnya menanyakan persoalan itu kepada cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD. “Menko polhukam yang paling bertanggung jawab (soal) penegakan hukum, kan Pak Mahfud MD. Jadi, sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Sekretaris TKN Nusron Wahid.
Politikus Golkar itu menganggap Mahfud lebih bertanggung jawab soal penegakan hukum meski pemimpin tertinggi pemerintahan adalah Presiden Jokowi. “Ya tanya Pak Mahfud,” ucapnya menegaskan. Nusron pun enggan menilai penegakan hukum era Jokowi seperti yang dilakukan Ganjar. Menurut dia, TKN tak punya wewenang untuk memberikan skor atas isu tersebut.
