Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membantah anggapan bahwa Kota Solo telah menerima proyek nasional secara berlebihan selama kepemimpinan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Solo dalam proyek-proyek nasional.
“Enggak kalau dianakemaskan enggak, banyak di mana-mana semua,” kata Basuki di FK-KMK UGM, Sleman, Rabu (25/10/2023).
Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan di Solo, tetapi juga di daerah lain seperti pembangunan 7 bendungan di NTT dan pembangunan di Bali. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan rel layang simpang Joglo yang bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan dan penataan kawasan di Balekambang.
Selain itu, Basuki juga menyebutkan bahwa revitalisasi pasar juga dilakukan di banyak tempat selain Solo. Beberapa proyek revitalisasi pasar telah dilakukan di Lampung, Padang, Maluku, Klaten, dan Yogyakarta. Basuki juga menjelaskan bahwa dalam hal revitalisasi pasar, misalnya Pasar Batu di Trenggalek, adalah lebih baik daripada Pasar Legi di Solo dan dapat dijadikan model untuk diterapkan di tempat lain.
Basuki juga menjelaskan bahwa proyek rel layang Simpang Joglo dibangun karena wilayah tersebut sering mengalami kemacetan, sedangkan revitalisasi Taman Balekambang dilakukan karena tempat tersebut merupakan kawasan budaya.
Basuki menekankan bahwa pemerintah memberikan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan bukan berdasarkan lokasi proyek. Oleh karena itu, anggapan bahwa pemerintah menganakemaskan Solo dalam proyek-proyek nasional tidaklah benar.
